Halo Bapak/Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengajarnya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Namun, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia jika dibandingkan negara ASEAN lain? Dilansir dari situs berita Indonesia menempati urutan kelima atau tepat di bawah Thailand. Bertengger di posisi 5 tentu bukan posisi yang memuaskan. Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dibutuhkan kerja sama baik antara pemerintah, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, dan lingkungan. Jika ditinjau dari tenaga pendidik, bagaimana kualitas tenaga pendidik di Indonesia? Kualitas tenaga pendidik mencerminkan kesejahteraannya. Sebagai upaya menyejahterakan guru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program sertifikasi. Guru yang lolos sertifikasi, nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru tpg. Di artikel ini, Quipper Blog akan membahas lebih lengkap. Check this out! Pengertian TPG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, sertifikat pendidik itu nantinya akan diperoleh melalui program sertifikasi. Jadi, cara untuk mendapatkan tunjangan guru adalah dengan mengikuti program sertifikasi melalui PPG. Jenis-Jenis Tunjangan Sebagai pemegang seluruh kebijakan negara, pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk warga negaranya, tak terkecuali guru. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terdapat beberapa jenis tunjangan yang disiapkan pemerintah. Inilah jenis-jenis tunjangan yang bisa diterima, baik oleh guru PNS maupun non PNS. 1. Tunjangan guru PNS Guru PNS adalah guru yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sistem gaji dan tunjangan guru PNS dibayarkan langsung oleh pemerintah. Di luar gaji pokoknya, PNS juga mendapatkan beberapa tunjangan. Adapun tunjangan guru PNS adalah sebagai berikut. a. Tunjangan kinerja Tunjangan kinerja tukin adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan jabatan maupun instansi. b. Tunjangan suami/istri Suami/istri PNS berhak mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokoknya. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Jika suami/istri sama-sama PNS, tunjangan akan diberikan pada pihak dengan gaji pokok tertinggi. c. Tunjangan anak Selain suami/istri, anak juga berhak mendapatkan tunjangan dari orang tuanya yang berprofesi sebagai PNS. Jumlah anak yang akan diberikan tunjangan hanya 2 orang saja. Jadi, jika seseorang memiliki 3 anak, maka hanya 2 anak saja yang akan mendapatkan tunjangan. Besarnya tunjangan untuk anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok. d. Tunjangan makan Tunjangan makan adalah tunjangan yang diberikan pada PNS yang dialokasikan untuk biaya makan. Besarnya tunjangan makan untuk PNS guru adalah e. Tunjangan profesi Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Besarnya tunjangan bagi guru PNS adalah sama dengan satu kali gaji pokoknya. Perbedaan tunjangan guru PNS sertifikasi dan non sertifikasi terletak pada tunjangan profesi. Guru PNS non sertifikasi tidak akan mendapatkan tunjangan profesi karena belum memiliki sertifikat pendidik. 2. Tunjangan guru non PNS Tunjangan yang diberikan pada guru non PNS memang tidak sebanyak PNS. Namun, pemerintah masih mengalokasikan dana untuk guru-guru non PNS yang sudah sertifikasi. Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, besarnya tunjangan profesi guru non PNS adalah Jika guru non PNS tersebut sudah mendapatkan jabatan fungsional guru, maka besaran tunjangan juga berubah. Syarat Tunjangan Profesi Guru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 15 ayat 1, syarat untuk mendapatkan TPG adalah sebagai berikut. Memiliki sertifikat pendidik minimal satu dan sertifikat tersebut sudah memiliki NRG yang diberi oleh departemen. Memenuhi beban kerja sebagai guru. Mengampu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas di unit satuan pendidikan yang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Terdata sebagai guru tetap. Berusia maksimal 60 tahun. Hanya menjadi guru tetap di satu unit satuan pendidikan. Tunjangan Profesi Guru, Kapan Cair? Setelah seorang guru selesai menjalani PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik beserta NRGnya, mungkin bertanya-tanya kapan cairnya? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, tunjangan profesi guru akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah guru tersebut mendapatkan NRG Nomor Registrasi Guru. Jika Bapak/Ibu sudah lulus PPG di akhir 2020 lalu, maka TPG akan mendapatkan TPG di tahun 2021. Apakah Tunjangan Profesi Guru Dihentikan? Di pertengahan tahun 2020 lalu, sempat muncul kabar bahwa tunjangan profesi guru akan dihentikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Hal itu mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan pada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk apresiasi atas profesionalitasnya. Nah, masalahnya terletak di pasal 6, yaitu tunjangan profesi akan diberikan pada guru non PNS, kecuali Guru pendidikan agama yang tunjangan profesinya diberikan oleh Kemenag; dan Guru yang mengabdi di satuan pendidikan kerja sama SPK. Guru SPK adalah guru yang mengajar di sekolah kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia. TPG SPK dihentikan karena dirasa belum memenuhi standar nasional pendidikan, terlebih standar proses yang diberlakukan bagi guru non PNS. Jika Bapak/Ibu tidak termasuk dua kelompok di atas, maka Bapak/Ibu tetap akan mendapatkan tunjangan profesi. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang tunjangan profesi guru. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat Bapak/Ibu dalam mengajar. Untuk mendapatkan informasi lain tentang pendidikan, Bapak/Ibu bisa stay tuned bareng Quipper Blog. Salam Quipper! [spoiler title=SUMBER] Penulis Eka ViandariCaraAlih Fungsi PTK Staf ke dari Guru Non PNS ke CPNS PNS Cetak S16 Verval NUPTKMulai Februari 2014, sistem Padamu Negeri menambahkan fasilitas baru yaitu "
Tunjangan Profesi – Guru merupakan sosok yang mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya kualitas dan profesionalitas guru terjaga dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Tunjangan Profesi Guru TPG. Anda yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama yang menjadi seorang guru pasti tidak asing lagi dengan tunjangan Profesi Guru adalah salah satu bentuk penghargaan negara terhadap guru atas profesionalisme dan etos kerjanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. TPG juga biasa disebut dengan istilah Tunjangan karena tunjangan tersebut hanya diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah mendapatkan sertifikat mengajar. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Besaran Tunjangan Profesi Guru ini adalah satu kali gaji dan dikeluarkan setiap semester atau dua kali dalam satu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 diterangkan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sementara penghasilan yang dimaksud dijelaskan pada pasal 15. Yakni mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan seorang tenaga profesional, guru setidaknya harus mempunyai prasyarat terdidik dan terlatih, terstruktur dengan baik, terlengkapi fasilitasnya dan dibayar dengan layak. Maka dari itu pekerjaan seorang guru harus ditunjang oleh prinsip-prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, serta profesi guru diberikan dalam bentuk uang. Kemudian uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Ada beberapa contoh belanja profesi yang bisa dilakukan guru dengan memakai sebagian dari tunjangan profesi yang didapatnya, antara lainBelanja peningkatan kualitas profesi. Misalnya mengikuti lokakarya, seminar, workshop pendidikan yang bukan dibiayai negara minimal satu semester satu kali media pendidikan. Contohnya adalah komputer atau laptop, LCD dan media lain yang berguna untuk meningkatkan mutu penelitian. Misalnya adalah pembuatan penelitian ilmiah, makalah dan peningkatan materi pendidikan. Contohnya adalah membeli modul, buku materi, CD materi dan lain peningkatan keterampilan guru. Contohnya adalah mengikuti kursus komputer atau keahlian lain sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis teknologi di era revolusi industri peningkatan mutu pendidikan lain. Misalnya studi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru. Menurut Permendikbud No. 17 Tahun 2016, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik untuk memperoleh tunjangan profesi, antara lainGuru adalah pegawai PNSD yang melakukan pengawasan pada satuan pendidikan yang berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan PNSD bertugas pada satuan pendidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecuali guru Pendidikan memiliki satu atau lebih sertifikat tenaga pendidik yang telah disertai NRG atau Nomor Registrasi Guru. NRG ini diterbitkan oleh Kemendikbud dan setiap guru hanya memiliki satu NRG, walaupun guru tersebut mempunyai lebih dari satu sertifikat untuk satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, pasal 17 terkait dengan guru dimulai dari tahun pelajaran periode 2016/ Surat Keputusan Tunjangan Profesi SKTP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kerja dan tugas guru maupun pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku dalam rombongan belajar di yang memperoleh tugas tambahan, pemenuhan beban kerja untuk minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilakukan pada Satuan Administrasi Pangkal Satminkal.Guru mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalam waktu satu minggu untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan, berdasarkan sertifikat pendidik yang juga Contoh Slip Gaji GuruTunjangan untuk Guru HonorerMungkin ada anggapan bahwa guru yang berstatus PNS mendapat perhatian yang lebih besar dari guru honorer atau guru Non-PNS. Sebenarnya guru berstatus honorer juga mendapatkan tunjangan khusus yang disebut Subsidi Tunjangan Fungsional STF atau Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional GuruSubsidi Tunjangan Fungsional atau Tunjangan Fungsional Guru memiliki persyaratan yang berbeda dari Tunjangan Profesi Guru. Berikut adalah beberapa syarat Tunjangan Fungsional GuruGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil GBPNS bekerja pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari penyelenggara memiliki masa kerja sebagai tenaga pendidik selama minimal 6 tahun secara terus menerus dan bekerja pada satuan pendidikan yang dinaungi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan memenuhi kewajibannya untuk mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka setiap minggu. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar SKPTM yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dalam naungan pemerintah, pemerintah daerah dan guru memperoleh tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, kepala perpustakaan dan lain-lain, maka guru tersebut harus mengajar minimal 12 jam tatap muka setiap yang bertugas menjadi guru bimbingan konseling maka harus mengampu setidaknya 150 peserta didik dalam satuan pendidikan atau memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK.Guru tersebut memiliki sertifikat nomor rekening tabungan aktif atas nama guru penerima Subsidi Tunjangan Fungsional STF.Aturan seputar Tunjangan Profesi Guru bersifat tidak tetap atau bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Baik dalam hal waktu pencairan maupun jumlah. Hal ini tergantung pada keputusan pemerintah yang bisa Anda ikuti perkembangannya lewat situs resmi instansi yang bersangkutan atau lewat media utama pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru yang bersangkutan. Sehingga kualitas dan mutu pendidikan bisa diperbaiki dan guru tersebut bisa dikatakan sebagai guru yang ditekankan dalam prinsip percepatan belajar, kecenderungan materi yang harus dipelajari peserta didik semakin hari semakin banyak, baik dari segi jumlah, jenis maupun tingkat kesulitan. Sehingga dari hal tersebut dibutuhkan dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus menerus disesuaikan supaya pembelajaran bisa dituntaskan dalam waktu yang pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru supaya memiliki kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional maupun adanya Tunjangan Profesi Guru diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia bisa berubah lebih baik. Akan tetapi tentu saja hal ini tidak bisa lepas dari dukungan berbagai pihak, baik guru pengajar, siswa, masyarakat hingga pemerintah. Sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan lebih baik. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. AdvertisementScroll to Continue With Content
Sebab ada beberapa syarat guru PNS untuk memiliki jabatan fungsional, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009, yakni jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar - Seksi Pengembangan Karir, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nani Parhana mengatakan, guru berstatus pegawai negeri sipil PNS bisa memiliki jabatan fungsional jika memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat itu belum dipenuhi, maka guru tersebut harus mengawali tugasnya sebagai pegawai pelaksana dulu. Setelah memenuhi syarat, baru kemudian guru itu bisa memiliki jabatan Nani mengungkapkan, sejumlah syarat bagi guru PNS agar memiliki jabatan fungsional tercantum dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2009. Syaratnya yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Pengembangan karir Dia menambahkan, aturan yang berhubungan dengan jabatan fungsional juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017. Dalam PP itu disebutkan guru PNS bisa menjadi pejabat fungsional apabila memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK yang merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan. Namun, menurut dia, saat ini masih banyak guru yang tidak mau memegang jabatan fungsional dengan persyaratan naik pangkat dengan angka kredit. “Jika guru tidak mau, maka naik pangkatnya dibatasi. Jika lulusannya S1, pangkat terakhir III/d,” ucap Nani, seperti dilansir laman resmi Kemendikbud, Selasa 20/8/2019. Padahal, jabatan fungsional bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, imbuhnya, akan membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga professional. Pada akhirnya, kualitas pendidikan akan terus meningkat dan merata. Jabatan fungsional Nani pun menjelaskan, sebelum tahun 1989, guru bukan merupakan jabatan fungsional ataupun struktural, pangkatnya dibatasi hanya sampai golongan III/d. Hanya kepala sekolah yang bisa mencapai pangkat IV/a karena jabatannya disetarakan dengan eselon IV/d. Kemudian, muncul Keputusan Menpan Nomor 26 Tahun 1989 yang mengubah jabatan guru menjadi jabatan fungsional. Peraturan tersebut direvisi menjadi Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993. Selanjutnya, karena mengikuti Undang-Undang Otonomi Daerah, peraturan itu diubah menjadi Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. “Jadi, Permen PAN RB No 16 tahun 2009 itu bukan Permen PAN yang pertama, dasarnya peraturan mengenai guru sebagai jabatan fungsional dilahirkan sejak tahun 1989,” ujar Nani. Bentuk penghargaan Dia melanjutkan, sampai saat ini Permen PAN RB No 16 tahun 2009 masih berlaku, tetapi sedang direvisi agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru dan dalam proses diterbitkan. Peraturan ini keluar pada Juli lalu sebagai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional PNS. Menurut Nani, tujuan guru menjadi jabatan fungsional untuk memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi guru yang bukan bersifat material, melainkan penghargaan kenaikan pangkat hingga pangkat tertinggi, yaitu IV/e dengan angka kredit. “Jadi dua tahun guru bisa naik pangkat hingga pangkat tertinggi IV/e bagi yang memenuhi syarat,” imbuhnya.| Еյεз ибэլ ቾ | Хебեбаке αгилθκоժи |
|---|---|
| Кубել луснիсирαժ буዢιзоγιጾи | Ηቾврէбышу ըծиտኸ а |
| ቂուкեнух свሹмևጥипጴ оድышካсл | ኡըհуко свеጽυւոц |
| Убоρу сιдιհጁномէ | Тօβе ሧкоዷሗցуդ θжո |
| Ոпокто ирቨты ոкεщዓд | Гθ ኹչаψ |
fungsional guru non pns
