ProgramASIAP tersebut diproyeksikan dapat mengurangi sampah laut hingga 7,2 ton per bulan dan diharapkan memberi dampak bagi 2.907 orang yang merupakan penduduk di 3 desa dalam ring 1 Depot LPG Amurang. Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Kelompok Penggerak Sampah Desa Sapa Raya.

Public Services Buat kebersihan kota makassar kok it mobil pengangkut sampai hrus dibayar empat ribu/bln per KK Senin, 13 Januari 2014 1806 TRIBUN TIMUR/SANOVRA JRilustrasi Ada Iuaran Sampah Perbulan di Karuwisi Makassar Tanya Buat kebersihan kota makassar kok it mobil pengangkut sampai hrus dibayar empat ribu/bln per KK tepatxa di karuwisi jlan. kerajinan dn sejiwa +6282187077xxx Jawab Terkait dengan adanya laporan warga melalui Publik Services Tribun, kami sampaikan itu wajib dibayar karena sudah diatur dalam Perda tahun 2011 bahwa satu rumah wajib membayar iuran angkutan sampah perbulannya untuk dimasukkan di kas negara. Tidak hanya itu, kami jelaskan kepada warga Karuwisi khususnya pelapor, sebenarnya uang Rp 4 ribu itu sangat sedikit karena setahu saya iuran pengankutan sampah itu harus dibayar Rp 5 ribu perbulannya, kecuali di dalam kompleks perumahan elite, itu dikenakan biaya Rp per bulannya. * * Kadis Pertamanan dan Kebersihan Pemkot Makassar, Muhammad Kasim

1 Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 2. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung PALU - Mulai tanggal 21 Februari 2022 Pemerintah Kota Palu memberlakukan pungutan tarif retribusi atau iuran pengangkutan sampah. Setiap rumah tangga akan dikenakan tarif iuran sampah sesuai besaran daya listrik yang digunakan. Kepala Bidang Kabid pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, Hisyam mengemukakan bahwa pemungutan iuran sampah tersebut merujuk pada Peraturan Walikota Perwali Palu Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan tarif restribusi jasa umum. Adapun nominal tarif yang dikenakan adalah450 VA Rp 10 ribu per bulan 900 – VA Rp 35 ribu per bulan VA Rp 65 ribu per bulan VA atau lebih Rp 85 ribu per bulan"Mohon bantuannya kepada ketua RT dan RW agar bisa menslyosialisasikan tentang besaran tarif retribusi pelayanan kebersihan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya masing-masing," terangnya, Selasa 22 Februari 2022Sementara untuk teknis pembayaran, jelas Hisyam, dengan dua cara, yakni masyarakat dapat menyetor langsung retribusinya ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, lalu akan diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD, sebagai bukti bahwa retribusi sudah dibayarkan. "Cara yang kedua, Ketua RT setempat nanti diberikan barkode oleh pihak BRI. Jadi masyarakat dapat bertransaksi non tunai melalui aplikasi khusus dengan sistem debet. Yang punya rekening BRI bisa download aplikasinya," jelasnya. Menurut Hisyam, saat ini pihak DLH Kota Palu masih melakukan kajian dan pendalaman untuk melakukan pencetakan SSRD.“Karena SSRD tersebut yang menjadi acuan masyarakat dalam membayar restribusi pelayanan kebersihannya,” tambahnya. lainnyayang pernah dikenal adalah pemilahan produk sampah organik dan an-organik (17,2%), program pengurangan sampah plastik (12,9%) dan program kali bersih (12,9%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar III-78. › Banyak cara ditempuh pengembang untuk mewujudkan kompleks hunian yang asri dan ramah lingkungan. Di perumahan Vida Bekasi di Bekasi, Jawa Barat, ini, pengembang mengajak warga memilah sampah rumah tangga. OlehDENTY PIAWAI NASTITIE 6 menit baca ARSIP WASTE4CHANGE Petugas pengumpulan sampah dari Waste4Change bertugas di perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di kawasan perumahan ini, warga diajak memilah dan mengolah sampah untuk mengurangi pengiriman sampah ke TPST sampah selama ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi kompleks perumahan di mana pun. Tak mau terjebak persoalan ini, pengembang perumahan Vida Bekasi, yang terletak tak jauh dari TPST Bantargebang, Bekasi, justru secara aktif mengajak warga untuk ikut serta memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Cara ini diharapkan bisa mengurai persoalan sampah dan menghasilkan kawasan hunian ramah Bekasi terletak di Jalan Narogong Raya, Bekasi. Kawasan hunian terpadu ini menempati lahan seluas 140 hektar. Lokasinya hanya sekitar 6 kilometer dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang menerima ton sampah per hari dari DKI Jakarta. Sejak pertama kali didirikan, Vida Bekasi sudah beberapa kali mengalami perubahan nama dan pergantian pengembang. Pada 2014, PT Bina Nusantara Raya Gunas Land berkomitmen merancang dan membangun kawasan berkelanjutan untuk Kurniasih 44, waga Vida Bekasi, mengatakan banyak perubahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya sejak pertama kali ia tinggal pada 2008. Perubahan yang paling terasa terutama terkait pengolahan dan pengelolaan sampah rumah tangga warga.“Kalau dulu, petugas sampah datang tidak tentu. Sampah dibiarkan menumpuk berminggu-minggu sehingga lingkungan dan jalanan jadi kotor dan banyak belatung. Sekarang, petugas datang lebih teratur dan warga diajak memilah sampah,” ujarnya, Senin 1/3/2021.ARSIP WASTE4CHANGE Petugas Waste4Change bertugas di perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di kawasan perumahan ini, warga diajak memilah dan mengolah sampah untuk mengurangi pengiriman sampah di TPTS dan pengolahan sampah di perumahan Vida Bekasi terbagi menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Sampah anorganik didaurulang sesuai jenisnya, seperti plastik, kardus, dan kertas. Sehingga yang tersisa hanyalah residu, atau sisa pengolahan sampah, untuk dikirim ke jugaInsentif Sektor Properti Disambut Baik dengan CatatanLebih asriDampak dari perubahan pengolahan sampah ini, menurut Nia, lingkungan tempat tinggal jadi lebih asri karena tidak ada lagi sampah menumpuk. Warga, termasuk anak-anak dan remaja juga jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, setiap sampah yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh mendukung perubahan, Nia dan sejumlah warga mendirikan bank sampah. “Bank sampah sudah berdiri sejak 21 Februari 2017. Menjelang Ramadhan, warga bisa mencairkan tabungan sampah mereka. Setiap warga menerima Rp – Rp Ini membuat warga senang karena bisa untuk tambahan kebutuhan menjelang Lebaran,” jelas ibu dengan tiga anakyang sehari-hari bekerja sebagai guru TK sampah di Vida Bekasi bekerja sama dengan Waste4Change, perusahaan pengelolaan sampah yang memiliki misi mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir TPA. Bersama Waste4Change, pengembang tidak hanya memperbaiki sistem pengolahan sampah, tetapi juga mengedukasi warga agar peduli terhadap VIDA BEKASI Suasana perumahan Cluster Botanica, di dalam kompleks perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini mengusung konsep hunian yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan mengajak warganya memilah sampah rumah mengatakan, ketika pertama kali diminta memilah sampah banyak warga menolak karena dianggap merepotkan. Namun, dengan adanya edukasi terus menerus, lama kelamaan warga menerima perubahan ini. Apalagi, sekarang warga menyadari sampah punya nilai S 30, karyawan perusahaan rintisan di bidang teknologi, sudah lama mendengar soal aktivitas yang dilakukan Waste4Change untuk lingkungan. Ia merasa senang sekali ketika mengetahui perusahaan pengelolaan sampah itu bekerja sama dengan pihak perumahan. Hal inilah yang turut menjadi pertimbangan ketika ia membeli sebuah unit rumah di Vida Bekasi, pada Monica, fasilitas yang ditawarkan perumahan sesuai dengan kebutuhan yaitu ketersediaan fasilitas keamanan, taman, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, ia juga mempertimbangkan soal harga, kemudahan membayar angsuran, dan lokasi dekat dengan orang tua di daerah Cibubur, Jakarta Timur.“Ketika saya survei, saya melihat warga memilah sampah mereka sendiri. Pihak pengembang juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Waste4Change dan Sekolah Seniman Pangan. Ini menjadi lingkaran ekonomi warga,” WASTE4CHANGE Petugas Waste4Change tengah mendata sampah di perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di kawasan perumahan ini, warga diajak memilah dan mengolah sampah untuk mengurangi pengiriman sampah ke TPST menghuni rumah barunya, ia sama sekali tidak keberatan dengan aturan memilah sampah. Monica justru semakin tertantang untuk lebih menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. “Kebiasaan memilah sampah mempengaruhi saya, sekarang saya jadi lebih mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai,” berhenti dengan mengelola sampah, Vida Bekasi juga menyediakan kawasan hijau dan danau 6 – 7 hektar. Selain itu, dibangun untuk menampung air hujan untuk mengantisipasi banjir. Perumahan ini juga menyediakan Pasar Alam untuk ruang pertemuan kali Direktur Vida Bekasi Edward Kusuma melihat kawasan perumahan pada 2011 ia melihat daerah itu masih asri dengan kawasan hijau. Dengan lingkungan yang masih asri, ia ingin menciptakan kawasan hunian seperti di Ubud, Bali. Namun, di sisi lain, Edward juga melihat tantangan daerah perumahan berada berdekatan dengan TPST Bantargebang.“Melihat fakta ini, saya ingin melakukan sesuatu. Sebagai developer saya ingin menjadi solusi bukannya menambah persoalan sampah,” VIDA BEKASI Kawasan danau buatan di dalam kompleks perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini mengusung konsep hunian yang mengedepankan pembangunan mewujudkan gagasannya, sejak 2014 Edward menggandeng Waste4Change. Bersama perusahaan ini, pengembang mengajak warga untuk memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga. Dengan pemilahan sampah warga diajak untuk mengurangi jumlah sampah non-daur ulang ke tempat pembungan sampah. Pada saat yang sama, perusahaan Waste4Change memproduksi kompos dan bahan daur jugaKolaborasi Membangun Kota Baru MandiriMengatasi resistensiDalam perjalanannya, resistensi warga menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Apalagi, sebagaian warga adalah penghuni lama yang sudah terbiasa dengan sistem sampah tanpa dipilah.“Bayangkan saja, dulu iuran sampah hanya Rp per bulan. Sekarang menjadi Rp per bulan. Sudah iuran meningkat, warga diminta memilah sampah. Kami sering dimaki-maki warga karena dianggap membuat aturan yang merepotkan,” tutur dia, problem pengolaan sampah selama ini terjadi karena ada ketidakseimbangan biaya yang diterima dan dikeluarkan untuk mengolah sampah. Iuran sampah yang terlalu minim, misalnya, menyebabkan banyak petugas sampah yang tidak mendapatkan penghasilan memadai. Selain itu, sampah jadi tidak terkelola dengan setiap orang mengeluarkan biaya sesuai besaran sampah yang dihasilkan. Dengan begitu, warga akan lebih cermat untuk membeli dan membuang benda. Namun, hal ini belum bisa diterapkan di Indonesia karena kesadaran itu belum terbentuk. Hal ini berbeda dengan negara lainnya, seperti Jepang, yang menerapkan aturan iuran berdasarkan volume WASTE4CHANGE Petugas pengumpulan sampah dari Waste4Change bertugas di perumahan Vida Bekasi, di Narogong Raya, Bekasi. Di kawasan perumahan ini, warga diajak memilah dan mengolah sampah untuk mengurangi pengiriman sampah ke TPST of Operational Service Waste4Change Martinus Devy Adrian menjelaskan, setiap hari pihaknya menerima 4,3 ton sampah warga di Vida Bekasi. Dengan adanya pemilahan dan pengolahan sampah, ia berharap dapat mengurangi pengiriman sampah ke Bantargebang.“Kalau problem sampah ini tidak ditangani, masalah antrean sampah ke TPA bisa terus berulang dan menyebabkan penumpukan sampah di rumah warga,” pertama kali menerapkan sistem pemilahan sampah banyak warga menunjukkan resistensi. Penolakan mereka ditunjukkan dalam berbagai bentuk, mulai dari bersikap cuek, hingga terang-terangan menolak. Namun, lama kelamaan sikap warga berubah. Sebagian warga kini menjadi aktor penggerak perubahan. Mereka bahkan membentuk bank VIDA BEKASI Suasana perumahan Cluster Botanica, di dalam kompleks perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini mengusung konsep hunian yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan mengajak warga memilah sampah rumah kesempatan terpisah, JLL Indonesia memaparkan bahwa selama masa pandemi ini penjualan perumahan tapak cukup stabil karena para pembeli didominasi oleh calon penghuni yang memang membutuhkan hunian. Lembaga ini mencatat sepanjang 2017 - 2020 terdapat unit rumah baru yang diluncurkan. Pada 2020, terdapatpeluncuran rumah tapak. Jumlah ini melonjak unit dari tahun sebelumnya.“Kami melihat cara bayar yang fleksibel yang ditawarkan oleh pengembang untuk target milenial menjadi daya tarik,” of Research JLL Indonesia, Yunus Karim, menjelaskan, pada dasarnya pertimbangan utama dalam pembelian rumah tapak adalah keterjangkauan harga yang dikompromikan dengan luas rumah yang diperoleh dan lokasi rumah para pembeli juga akan mempertimbangkan kemudahan untuk mencapai tempat kerja, seperti akses jalan tol atau transportasi publik, kepastian pembangunan yang berkaitan dengan reputasi pengembang dan fasilitas baik di dalam maupun di sekitar lokasi perumahan.“Setelah faktor-faktor utama tersebut telah dipertimbangkan, maka ada kemungkinan faktor-faktor lain menjadi pelengkap seperti ramah lingkungan, berteknologi tinggi atau smart home,” jelasnya. DNAARSIP VIDA BEKASI Suasana taman di Klaster Botanica di dalam kompleks perumahan Vida Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Perumahan ini mengusung konsep hunian yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan mengajak warga memilah sampah rumah tangga. Baca jugaBerbagi Strategi Mencermati Sektor Properti 2021

LAPORANKEUANGAN (KAS) Per 31 januari 2013: I: Potongan iuran sampah 10 % bulan Januari 2013 75 kk x 6000: Rp. 45,000-Iuran Pemb, Kurung Bantang 76 KK x Rp 4000: Rp. 304,000: Total Penerimaan: Rp. 1,863,700: Pengeluaran :-Tgl 13/2 Fotocopy undangan

Pasuruan, PURIonline - Kebersihan dan keamanan lingkungan perumahan merupakan hal yang harus diperhatikan serius oleh warga dan para pemangku yang bersih dan aman juga akan menciptakan suasana tempat tinggal yang nyaman dan bahagia bagi lain, untuk menciptakan itu semua harus adanya petugas kebersihan taman/pengambil sampah serta penjaga keamanan security. Maka, dengan adanya mereka sudah pasti memerlukan biaya tambahan atau biasa disebut dengan iuran bulanan sampah dan di Pasuruan Raya kota dan kabupaten ini banyak perumahan-perumahan yang bertebaran hampir disetiap apakah para pembaca pernah terbesit sebenarnya berapa sih iuran bulanan sampah dan keamanan yang ada di perumahan tersebut. Jurnalis PURIonline sudah mengumpulkan 10 nama Perumahan beserta iuran bulanan sampah dan keamanannya, dan berikut ini daftarnya 1. GRAHA PESONA BANGILIuran sampah dan keamanan sebesar PESONA CANDI 2 Kota PasuruanIuran sampah, kematian, keamanan sebesar NUANSA CANDI 1 Kota PasuruanIuran sampah, kematian, keamanan sebesar GRAND KENCANA BANGIL perumahan baru Iuran sampah saja sebesar GREEN BANGILIuran sampah, kematian, keamanan sebesar GRAHA MANARUWI BANGILIuran sampah, kematian, keamanan sebesar CITRA CANDI Kota PasuruanIuran sampah dan keamanan sebesar NUANSA CANDI 3 Kota PasuruanIuran sampah, kematian, keamanan sebesar MUTIARA KELUARGA Kota PasuruanIuran sampah, keamanan, kematian, dan arisan Rp. 20ribu total sebesar GRIYA BANGIL ASRIIuran sampah, kematian, karang taruna, sebesar 10 Perumahan beserta jumlah iuran bulanannya, bagi para pembaca yang mungkin pernah tinggal di perumahan apa dan iurannya berapa, bisa berbagi informasi di kolom A'lam Bisshowab.

Pesertatetap membayar sampah senilai Rp10 ribu per bulan untuk pelayanan kelas III. Sementara iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp25.500, kekurangan biaya iuran dibayar melalui dana tanggung jawab sosial yang dikelola Indonesia Medika. Indonesia Medika menyusun modul asuransi sampah secara terbuka. Bisa direplikasi dan dimodifikasi sesuai kearifan

Selamat sore,Apa kalo setiap bulan kita bayar iuran sampah dan keamanan lingkungan untuk perusahaan bisa dijadikan biaya?atau dikoreksi fiskal? Kalau iuran boleh dibiayakan sepanjang ada hubungan kegiatan dgn perusahaan dan ada buktinya. Dear Friend Lutfan 17081. Jika Iuran Sampah dan Keamanan merupakan Biaya yang berkaitan langsung dengan Kebrsihan dan Keamanan Perusahaan maka Iuran tersebut merupakan Biaya Perusahaan atau Biaya 3 M Mendapatkan, Mnagh dan Memelihara Penghasilan.2. Jika Iuran Sampah dan Keamanan tsb. COA nya berjudul "Sumbangan" maka bukan Biaya Bagi Perusahaan karena Bukan Penghasilan bagi Fihak Penerima Prinsip Taxability Deductibility.3. Jika dalam Pos Iuran Sampah dan Keamanan mengandung Biaya Prive Biaya Rumah Tangga ikut di dalam Biaya Perusahaan maka Biaya Prive tersebut Obyek Koreksi FIRDAUS. Originaly posted by lutfan1708Apa kalo setiap bulan kita bayar iuran sampah dan keamanan lingkungan untuk perusahaan bisa dijadikan biaya?atau dikoreksi fiskal?Sangat bisa, dan tidak ada koreksi fiskal kalau uang pelicin?dan gak mungkin juga lapor pph 21 karena orang ny tidak mau di mintai KTP, bagaimana rekan?? kalo biaya tilang masuk ke perkiraan apa ya, mohon pencerahanyaViewing 1 - 6 of 6 replies

Iamengemukakan bahwa sejumlah kelurahan menarik iuranRp10 ribu hingga Rp15 ribu per bulan dari warga untuk mendukung pengoperasian becak motor pengangkut sampah. Namun, ia melanjutkan, partisipasi warga dalam membayar iuran pengelolaan sampah rendah dan sebagian warga masih memilih membuang sampah di pinggir jalan.

SIDOARJO - Upaya pengurangan sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir TPA serius dilakukan. Tahun ini rancangan peraturan daerah raperda tentang retribusi persampahan akan disahkan. Isinya mengatur tentang tarif pembayaran sampah. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Deny Haryanto mengatakan, pembahasannya sudah dilakukan mulai tahun lalu. Namun, belum tuntas, sehingga dilanjutkan tahun ini. "Targetnya bulan ini selesai," katanya. Dia menjelaskan, perubahan tarif retribusi tersebut nantinya akan membawa dampak yang positif. Masyarakat di tingkat desa harus mau mengolah sampah rumah tangga. Sehingga tidak semua sampah dibuang ke TPA. Hal itu menyebabkan penumpukan di TPA. Sebab pemkab tidak bisa mengontrol jumlah sampah yang dibuang. "Dengan perda baru itu, nantinya sampah yang dibuanh ke TPA akan berkurang," imbuhnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Bahrul Amig mengatakan, tarif baru retribusi sampah ke TPA akan disesuaikan dengan porsi yang dibuang. Selama ini retribusi sampah per bulan hanya Rp 2 ribu per kepala keluarga. Tidak peduli banyak sedikit sampah yang dibuang. Menurut dia, retribusi hanya dikenakan berdasar hitungan biaya angkut dan pemrosesan sampah. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, rencananya tarifnya minimal Rp 250 ribu. Angka tersebut untuk 1 ton sampah yang dibuang ke TPA. Sampah yang dibuang ke TPA nantinya akan ditimbang. Selama ini retribusinya dianggap murah. Sehingga tidak ada dorongan untuk mengolah sampah. "Semua sampah dibuang dan masuk TPA, sehingga cepat menggunung," ujarnya. Dia berharap, dengan tarif baru, desa mengelola sampah dengan optimal. Sehingga bisa mengurangi beban retribusi mereka. Pengelolaan sampah bisa dilakukan Kelompok Swadaya Masyarakat KSM maupun pihak swasta. Targetnya, tahun ini tarif baru retribusi sampah tersebut bisa diterapkan. nis/vga Terkini
Menurutnyaadanya kenaikan pada iuran sampah sangat wajar. Apalagi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan belum pernah naik sejak tahun 2012 lalu. Tarif perumahan sistem tidak langsung tetap Rp 5.000 per bulan, rumah makan besar tetap Rp 45.000, dan Restoran juga tetap Rp 50.000. BACA JUGA Dosen dan Mahasiswa FPPB Ciptakan Produk ProbioFM UBB
BOJONGSOANG - Upaya penanggulangan sampah rumah tangga di wilayah Kabupaten Bandung terus dilakukan oleh masyarakat dan pemuda. Salahsatunya melalui sektor pendidikan. Di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para pemuda desa mengadakan les bimbingan belajar bimbel anak sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Uniknya, para peserta bimbel diwajibkan membayar iuran per bulan dengan sampah. Hal itu dilakukan untuk membiasakan warga memisahkan sampah-sampah yang ada di rumah. Pihaknya pun bekerjasama dengan bank sampah untuk penyalurannya. Salah seorang tenaga pengajar bimbel rumah bimbel Desa Bojongsoang, Haikal Azizi Hakim mengungkapkan bimbel yang dijalankan baru berlangsung kurang lebih satu bulan. Sehingga, para peserta bimbel yang ikut les belum menyerahkan iuran bulanan pertamanya. "Tapi orang tua mereka, sekarang sudah menyiapkan sampah-sampah untuk diberikan sebagai wujud iuran pertama," ujarnya saat ditemui di Kantor Desa Bojongsoang, Senin 25/3. Ia mengungkapkan, pihaknya tidak mematok berapa banyak sampah yang harus diberikan. Sampah-sampah tersebut akan ditimbang dan kemudian diserahkan ke bank sampah. Hasil rupiahnya, katanya akan digunakan untuk operasional bimbel tersebut. Dia mengatakan, saat ini bimbel yang sudah memiliki 15 peserta ini belajar sementara di kantor Desa Bojongsoang. Namun, rencananya tempat belajar akan dipindahkan di daerah Cikoneng, Bojongsoang. Haikal menambahkan, tenaga pengajar yang ada di bimbel tersebut berasal dari kalangan pemuda karang taruna setempat. Beberapa di antaranya adalah alumni dan mahasiswa Universitas Islam Nusantara Uninus Bandung. "Les bimbel dimulai Selasa hingga Sabtu. Dari pukul WIB sampai jam WIB. Ada sesi siang dan sore. Tiap sesi dua jam. Kurang lebih peserta 15 orang dari anak SD dan SMP," katanya. Menurutnya, selama satu pekan ini anak-anak didik di bimbel Bojongsoang diliburkan. Sebab mereka tengah mengikuti ujian di sekolahnya masing-masing. Selain itu dilakukan berdasarkan keinginan orang tua anak didik. Dia mengatakan iuran per bulan dengan sampah dilakukan sebab les bimbel yang ada tidak berorientasi bisnis. Namun membangun sistem penanganan sampah yang baik di masyarakat. Meski begitu, untuk pendaftarannya sendiri dikenakan biaya Rp 25 ribu. Namun ada juga yang tidak membayar. Ia mengaku inisiatif membayar iuran dengan sampah merupakan gagasan para pemuda di karang taruna. Namun sejauh ini, dia mengaku belum terdapat perhatian khusus terkait keberadaan les bimbel Bojongsoang dari pemerintah daerah.
Untukoperasionalnya, warga disepakati membayar iuran kebersihan senilai Rp5.000 per bulan. Uang yang terkumpul dari sekitar 131 kepala keluarga (KK) akan diberikan untuk orang yang bekerja membakar sampah dua hari sekali selama sebulan. Sedangkan warga yang ingin sampahnya diambil ke rumahnya, dikenakan tambahan iuran senilai Rp2.000.
Bandung - Iuran sampah di lingkungan warga rata-rata berkisar di atas Rp 20 ribu per bulan. Namun, ada satu RW di Kota Bandung punya tarif iuran sampah yang terbilang murah. Di mana?Ialah RW 02 Cipamokolan. Ketua RW Aang Suhara mampu mematok biaya iuran sampah hanya per bulan. Ia bahkan mengklaim jika di Kota Bandung, sulit ditemukan wilayah yang iurannya semurah itu."Saya komitmen tidak akan naikkan iuran selama menjadi RW. Iurannya maksimal per bulan. Ini bukan untuk biaya operasional, tapi murni untuk gaji para petugas kebersihan. Sedangkan untuk operasional pengolahan sampah, kita maksimalkan CSR," ujar Aang dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin22/5/2023. Ternyata, Aang memaksimalkan cara untuk mengetuk dari pintu ke pintu perusahaan dengan program CSR-nya. Selain itu, Aang dan warga setempat ingin mengubah sampah menjadi RW pun bergotong royong mampu mengelola sampah anorganik dengan program Sedekah Sampah. Hasil penjualannya dijadikan sedekah untuk petugas sampah organik mereka olah untuk pakan magot. Magot ini akan menjadi pakan lele dan ayam. Sedangkan kasgot pupuk bekas magot bisa digunakan untuk hanya itu, ada pula program Bumanik budidaya maggot dan pupuk organik yang ternyata telah bekerjasama dengan Pertamina selama lima tahun. Dari kerja sama yang tentunya tidak instan, RW 02 Cipamokolan mendapatkan sumbangan mesin pencacah, mesin pelet, bahkan Triseda kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah."Kami juga dikasih ayam beserta kandangnya, semuanya difasilitasi oleh Pertamina. Alhamdulillah tiap hari itu ada terus ayam yang bertelur. Dari 96 ayam per hari menghasilkan 4 kg telur," dalam waktu dekat, pihaknya akan mendapatkan bantuan lagi dari Pertamina sebanyak 140 ayam Pertamina, ada pula sejumlah lembaga lain seperti Baznas dan PIPPK yang turut kerja sama CSR dengan wilayah tersebut. Proposal Baznas ia tawarkan program pun membagikan kunci keberhasilan wilayahnya mengelola sampah. Ia mengaku pengurus RW harus rajin mencari perusahaan-perusahaan yang konsen terhadap lingkungan untuk CSR. Selain itu kunci dari lolosnya proposal program adalah harus sudah punya program yang berjalan."Harus sudah punya aksi, meski modalnya sedikit. Sehingga saat kita menyerahkan proposal sudah tidak bingung apa kegiatannya, apa yang sudah dilakukan. Saat presentasi dan pertanggungjawabannya nanti enak," kata Aang."Kami dikasih septic tank komunal karena 86 KK di sini masih buang hajat ke sungai. Septic tank komunal ini skala kecil saja. Untuk 5 KK kami dapat 12 buah dari Baznas. Lalu yang 13 lagi dari PIPPK, karena kami ajukan program itu juga," bantuan CSR, Pemerintah Kota Pemkot Bandung pun ikut membantu dengan memberikan troli bak sampah atau tong lahan yang saat ini digunakan untuk mengolah sampah pun sebenarnya bukan milik RW setempat, melainkan milik Badan Pemeriksa Keuangan BPK."Ada lahan 50 tumbak, bukan tanah kami, tapi punya BPK. Kami ajukan juga ke mereka untuk pinjam lahan. Sudah 6 tahun kami meminjam lahan tersebut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat seperti lapang voli, Buruan Sae, dan pengolahan sampah ada semua," kata dia."Kami selalu CSR-nya itu dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang karena itu terlalu sensitif dan bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat," pun berpesan untuk seluruh masyarakat terutama kepada pengurus RW agar tidak mengandalkan iuran wajib warga. Ia menyarankan bahwa memperluas relasi dapat jadi peluang menguntungkan untuk kolaborasi, agar permasalahan di lingkungan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Simak Video "Penampakan Tumpukan Sampah di TPS Pasar Tol Rahayu Menggunung!" [GambasVideo 20detik] aau/dir

Hasilriset menunjukkan bahwa 9 juta penduduk Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah per harinya. Koperasi Bank Sampah telah berjumlah 10 unit di Jakarta dan diklaim berhasil mengurangi 14.000 kilogram serta mengumpulkan pendapatan bagi masyarakat sebesar lebih dari 23 juta rupiah hanya dalam jangka waktu tujuh bulan.

MAKASSAR, - Pemerintah Kota Makassar memberikan kebijakan menarik retribusi sampah kepada masing-masing kecamatan. Setelah itu, pihk kecamatan melimpahkan ke masing-masing kelurahan untuk menarik retribusi tersebut kepada warga. Besaran retribusi berbeda di setiap kelurahan. Retribusi tersebut biasanya langsung ditagih oleh petugas sampah yang datang mengambil sampah di rumah masing-masing warga. Penarikan retribusi sampah ini berdasarkan Perwali Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Berikut besaran retribusi di beberapa tempat di Makassar 1. Kelurahan Antang Rp 20 ribu per bulan 2. Sudiang Rp 20 ribu per bulan 3. BTN Makkio Baji Rp 25 ribu per bulan 4. Tamalate I Rp 40 ribu per bulan 5. Pattene Jl Ir Sutami Rp 20 ribu per bulan 6. Tamangapa Rp 15 ribu per bulan 7. Jl Monginsidi Baru Rp 24 ribu per bulan 8. Jl Rappocini Raya Rp 40 ribu per bulan .
  • klx3auc99m.pages.dev/356
  • klx3auc99m.pages.dev/754
  • klx3auc99m.pages.dev/883
  • klx3auc99m.pages.dev/33
  • klx3auc99m.pages.dev/584
  • klx3auc99m.pages.dev/547
  • klx3auc99m.pages.dev/698
  • klx3auc99m.pages.dev/10
  • klx3auc99m.pages.dev/881
  • klx3auc99m.pages.dev/822
  • klx3auc99m.pages.dev/850
  • klx3auc99m.pages.dev/339
  • klx3auc99m.pages.dev/457
  • klx3auc99m.pages.dev/919
  • klx3auc99m.pages.dev/534
  • iuran sampah per bulan